Adies Kadir

Golkar Bangkit, Golkar Bersih, Golkar Maju, Golkar Menang.

Breaking

Post Top Ad

Jumat, 27 September 2019

Fraksi Golkar Tolak Pengesahan RUU di Masa Transisi DPR RI

Add caption

Jakarta - Jelang akhir masa jabatan periode 2014-2019, Dewan Perwakilan Rakyat direncanakan akan kembali menggelar Rapat Paripurna terakhir untuk membahas mengenai pengesahan Rancangan Undang-undang. Rapat ini akan digelar di tengah situasi politik yang memanas pascademonstrasi mahasiswa dan pelajar awal pekan ini.

Menyikapi rapat tersebut, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, segala hal yang terkait dengan pengesahan RUU sebaiknya ditunda dulu. Misalnya, RUU KUHP, RUU Lapas, RUU Pertanahan, RUU Perkoperasian, RUU KKS dan lain-lain.

"Sebaiknya tidak ada lagi pengambilan keputusan yang dilakukan secara terburu-buru. Fraksi Partai Golkar tidak ingin ada masalah di kemudian hari karena kurangnya sosialisasi RUU tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jum'at (27/9/2019).Hal ini, dikatakannya, sesuai dengan UU yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang baru disahkan pada tiga hari lalu. Dalam UU itu menyatakan bahwa pembahasan RUU yang tidak selesai pada periode sebelumnya dapat dilanjutkan pada periode berikutnya (carry over.)

Menurut Anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini, DPR di periode 2014-2019 telah berakhir masa pengabdiannya September ini. Sesuai aturan, maka RUU yang masih belum selesai, akan dibahas pada DPR RI periode selanjutnya.

"Saya sampaikan terkait isu yang beredar mengenai RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber), bahwa tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan pada tanggal 30 September nanti. Tidak hanya untuk RUU KKS tapi juga RUU lainnya karena tinggal beberapa hari lagi ada pergantian dewan," terangnya.

"Pada masa-masa transisi yang tinggal beberapa hari ini Fraksi Golkar telah meminta kepada anggota fraksi Partai Golkar agar setiap pembahasan undang-undang dihentikan," imbuhya.

Secara tegas, Adies mengungkapkan Fraksi Partai Golkar tidak menghendaki ada RUU apa pun untuk dibawa ke Rapat Paripurna pada tanggal 30 Sepetmber 2019 nanti. "Jika ada yang mengusulkan, maka kami tegas menolak hal tersebut," tandasnya.

sumber



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Your Ad Spot