Adies Kadir

Golkar Bangkit, Golkar Bersih, Golkar Maju, Golkar Menang.

Breaking

Post Top Ad

Rabu, 31 Oktober 2018

Jimly Minta RUU Etika Penyelenggaraan Negara Segera Dibahas

Prof Jimly Asshiddiqie saat memaparkan makalahnya dan narasumber lain dalam seminar Peran Lembaga Etik dalam Menjaga dan Mengawasi Perilaku Etik Pejabat Publik di Komplek Gedung Parlemen
Melembagakan etika pejabat negara dan pejabat publik yang mengikat dalam satu sistem terpadu dan terintegrasi sesuatu hal yang penting dirumuskan. Pasalnya, masalah pengawasan dan penegakan etika pejabat negara dan publik yang berlaku di masing-masing lembaga dirasa kurang efektif. Untuk itu, diusulkan sebuah pengaturan kelembagaan etik secara seragam dalam bentuk Undang-Undang  

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Adies Kadir mengatakan lembaga etik terbagi dua yakni internal dan eksternal. Saat ini hanya diatur lembaga etik eksternal. Seperti, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan Kompolnas. Namun, aturan lembaga etik internal seperti Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung, Komite Dewan Etik di KPK dan Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR belum terdapat aturan setingkat UU.

Soal RUU Etika Penyelenggara Negara masuk atau tidaknya dalam daftar Prolegnas prioritas 2019, menurut Adies menjadi ranah Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah untuk menentukannya. Yang pasti, keberadan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara sudah tercatat dalam daftar RUU Prolegnas lima tahunan periode 2014-2019 dengan nomor urut 28 dari 160 RUU.

“Dalam daftar RUU Prolegnas periode 2015-2019, tertulis RUU tentang Etika Penyelenggara Negara/RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan dengan pengusul DPR.

“Karenanya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Etika Penyelenggaraan Negara sedapat mungkin masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019 mendatang,” ujar Guru Besar Hukum Tata Negara FH UI Prof Jimly Asshiddiqie saat berbicara sebuah seminar nasional bertajuk “Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik” di Komplek Gedung Parlemen, Senin (8/10/2018).

“Saya rasa memang harus diintegrasikan dan kita fokus pada pembahasan RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara dalam Prolegnas Prioritas 2019 mendatang,” harapnya. Baca Juga: Pentingnya Etika Jabatan Negara-Publik dalam Sistem Terpadu

Meski begitu, Jimly memberi catatan atas sejumlah persoalan yang mesti disepakati saat menyusun dan membahas RUU Etika Penyelenggaraan Negara ini. Sebab, pengaturan ruang lingkup pejabat negara masih terbatas. Misalnya, status pejabat negara sudah diatur UU atau Peraturan Pemerintah. Tetapi, faktanya pejabat tersebut belum disebut sebagai pejabat negara karena belum dapat tunjangan sebagai pejabat negara.

“Khususnya terhadap pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Apalagi, banyak pejabat di KPU mulai tingkat pusat hingga daerah,” ujar Jimly mencontohkan.

Menurutnya, pejabat negara semestinya berlaku mulai tingkat lurah, camat hingga presiden. Sebab, mereka memberi pelayanan masyarakat mengatasnamakan negara. Selain itu, mekanisme penegakan hukum sekaligus sebagai penegakan etika terhadap pejabat yang diduga melanggar. Namun, patut diingat tidak semua pelanggaran etika dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukuman.

“Tak sedikit seseorang yang sudah diganjar hukuman pidana berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, justru berbeda penilaian dengan majelis peradilan etik. Bisa jadi majelis peradilan etik justru menilai tak adanya pelanggaran etika.”

Jimly yang berpengalaman sebagai Ketua MK dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menekankan adanya perbedaan penilaian antara pengadilan dan majelis peradilan etik. “Karena kasusnya sudah ada dan nyata, maka pelanggaran hukum yang terjadi tidak otomatis adalah sekaligus pelanggaran etik atau sebaliknya,” tegasnya.

Dia mengakui persoalan pelanggaran etika - yang umumnya model pemeriksaan biasanya dilakukan tertutup dan rahasia - bersifat privat atau pribadi. Karenanya, tidak perlu pengaturan karena negara tidak boleh ikut campur terhadap urusan pribadi warganya. Namun cara pandang seperti itu sudah kuno. “Sekarang keadaan sudah sangat berubah dimana semua urusan dituntut untuk bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Dijelaskan Jimly, mesti dibedakan persoalan etika yang bersifat pribadi ini dengan jabatan terkait kepentingan publik dan negara sebagai persoalan masyarakat yang lebih luas. Sebab, faktanya semua warga negara berhak mengetahui segala sesuai berkenaan dengan jabatan publik. “DPR saja mengadopsi proses penegakan kode etik sebagai mekanisme peradilan dengan nama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” lanjutnya.

Menurutnya, salah satu prinsip terpenting peradilan etik adalah keterbukaan, kecuali hal-hal yang sifatnya memang harus ditutup dan dirahasiakan. “Ini nanti bisa diatur dalam RUU tentang Etika Penyelengara Negara. Dari seminar ini diharapkan bisa menata ulang dan mengintegrasikan sistem etika publik dalam sebuah RUU Etika Penyelengaraan Negara menjadi prioritas.”

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan pandangan Prof Jimly. Menurutnya, persoalan kode etik pejabat negara atau publik mesti diatur dalam UU. Misalnya, DPR perlu UU tentang Lembaga Perwakilan dan UU Etika Penyelenggara Negara. Menurutnya, kedua RUU tersebut sebagai perwujudan perbaikan sistem etik dan kehormatan lembaga negara.

Bagi Fahri, UU Lembaga Perwakilan menjadi penting dalam rangka melindungi kerja-kerja legislatif. Tujuanya, agar lembaga legislatif dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenanganya tidak mudah diintervensi pemerintah. Terkait RUU Etika Penyelenggaraan Negara, Fahri meminta agar lembaga negara yang dipimpinnya dapat segera merumuskan draf  RUU. Tujuannya, agar tidak terjadi pencampuran antara kebobrokan dan moral individu yang dapat merusak citra lembaga negara.

“Di situ segera kita atur, bagaimana supaya orang dikeluarkan dari lembaganya karena dia terlibat kasus, jangan kemudian di obyok-obyok, digabung-gabung,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR ini menambahkan adanya payung hukum soal etika penyelengaraan negara dapat menjadi terobosan. Apalagi di banyak negara telah memiliki UU tersebut. “Dan mungkin, Indonesia adalah negara yang pertama yang mengatur adanya sistem Mahkamah Etika yang mengatur perilaku pejabat seluruh lembaga negara,” katanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Your Ad Spot